APBN untuk pondok pesantren
 Jakarta – Rencana penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembanungnan pondok pesantren memunculkan berbagai tanggapan dari publik dan kalangan ekonomi. Salah satu suara yang turut menyoroti hal tersebut datang dari Purbaya Yudhi Sadewa, tokon ekonomi nasional sekaligus ketua lembaga penjamin simpanan (LPS).
Purbaya menilai bahwa pemanfaatan dana APBN untuk sektor pendidikan, termasuk lembaga pesantren, tidak salah selama di lakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, APBN adalah instrumen utama negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun penggunannya harus mengikuti prinsip keadilan dan efektivitas.
“Setiap rupiah dari APBN merupakan uang rakyat, ehingga penggunaannya harus melalui perencanaan yang matang dan bisa di pertanggung jawabkan,” ujarnya di jakarta, Jumat (10/10).
Pendidikan Keagamaan Butuh Dukungan Negara
Purbaya menegaskan bahwa pondok pesantren merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Lembaga ini tidak hanya mencetak generasi berakhlak mulia, tetapi juga berkontribusi dalam membangun karakter bangsa. Karena itu, menurutnya, wajar jika pesantren turut memperoleh perhatian pemerintah dalam alokasi anggaran.
Namun, Purbaya mengingatkan agar wacana pembangunan pesantren dengan dana APBN tidak di laksanakan secara tergesa gesa. Pemerintah harus memastikan bahwa program tersebut memeiliki dasar hukum yang kuat, melalui pembahasan dengan DPR dan kementrian terkain.
“Kalau pesantren di jadikan prioritas dalam peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, itu langkah baik. Tapi tetap harus ada mekanisme yang jelas agar tidak tumpah tindih kementrian terkain.
Ia mencontohkan, masih banyak pesantren di daerah terpencil yang memebutuhkan fasilitas dasar seperti ruang belajar, asrama santri, dan akses internet. Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran dapat mempecepat pemerataan kualitas pendidikan di indonesia.
Transparansi dan Pengawasan Jadi Kunci
Dalam pandangan purbaya, transparansi adalah faktor paling penting agar kebijakan penggunaan dana publik bisa di terima masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap proyek pembangunan pesantren harus isa di audit secara terbuka dan hasilnya di laporkan secara berkala.
“Jangan sampai niat baik pemerintah memeperkuat pendidikan agama justru menimbulkan masalah baru. Proyek harus bisa di pertanggung jawabkan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan lembaga pengawas ssperti BPK dan KPK menjadi penting dalam memastikan tidak ada penyimoangan dana, Selain itu, Purbaya menyarankan agar setiap pesantren penerima manfaat di wajibkan membuat laporan penggunaan anggaran secara transparan da di publikasikan kepada masyarakat.
Dukungan Infrastruktur dan Peningkatan SDM
Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa pembangunan pesantren tidak boleh hanya berfokus pada fisik bangunan. Pemerintah juga perlu menyiapkan program peningkatan sumber daya manusia (SDM), terutama bagi tenaga pengajar dan pengelola pesantren.
“Bangunan penting, tapi kuaitas pendidikan jauh lebih penting. Harus ada pelatihan bagi guru dan usraz agar pesantren mampu mengikuti perkembangan zaman,” katanya.
Ia menilai bahwa pesantren modern saat ini memiliki potensi besar unutk mejadi pusat pendidikan karakter sekaligus keterampilan. Jika didukung dengan manajemena yang baik, pesantren bisa menjadi bagian dari solusi peningkatan kualitas SDM indonesia.
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Purbaya mendorong keterlibatan masyarakat, organisasi ke agamaan, dan lembaga swadaya dalam proses pengawasan dana publik. Ia percaya bahwa partisipasi publik akan memperkuat akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyimpangan.
“Masyarakat perlu ikut memantau agar dana benar benar sampai ke lembaga yang membutuhkan. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin kecil peluang penyalahgunaan anggaran” ujarnya.
Kesimpulan
Melalui pertanyaannya, Purbaya Yudhi Sadewa menunjukan sikap terbuka terhadap rencana penggunaan dana APBN untuk pembangunan pondok pesantren, dengan catatan harus melalui mekasinme yang sah, transparan, dan sesuai prioritas nasional.
Ia menilai bahwa dukungan negara terhadap pendidikan keagamaan adalah langkah positif jika di jalankan dengan prinsip tata kelola yang baik. Dengan pengawasan yang ketat, koordinasi lintas lembaga, dan partisipasi publik, pembangunan pesanten lewat dana APBN dapat menjadi strategi penting dalam membangun sumber daya manusia indonesia yang unggul, berakhlak dan berdaya saing global.