Golkar Kritik Rencana Batalkan Disertasi Bahlil
Partai Golkar secara tegas mempertanyakan alasan Universitas Indonesia (UI) yang sempat berencana membatalkan atau menangguhkan judi bola pengakuan terhadap disertasi Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kontroversi ini mengundang perhatian publik luas karena menyangkut integritas akademik, prosedur kampus, dan hubungan antara elit politik dengan institusi pendidikan tinggi.
Latar Belakang Kasus Disertasi Bahlil
Bahlil mendaftar sebagai mahasiswa slot deposit 10 ribu Program Doktor (S3) di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia pada semester kedua 2022/2023 dan menyelesaikan studi kurang dari dua tahun. Disertasinya berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.” Namun, proses ini tidak berjalan tanpa kontroversi.
UI mulai meninjau ulang proses akademik tersebut setelah sejumlah dugaan pelanggaran standar akademik terungkap, termasuk penggunaan data tanpa izin yang jelas dan masa studi yang tergolong sangat singkat dibandingkan keharusan minimal akademik. Temuan ini mendorong Dewan Guru Besar (DGB) UI untuk merekomendasikan agar universitas membatalkan disertasi Bahlil.
Proses Peninjauan UI yang Menimbulkan Pertanyaan
Rekomendasi awal dari DGB UI memicu diskusi intens antar berbagai lembaga internal kampus, seperti Senat Akademik, Majelis Wali Amanat (MWA), dan Rektorat. Keputusan bersama ini tidak langsung mendukung rekomendasi pembatalan total. Sebaliknya, kampus memilih jalur yang lebih moderat dengan mewajibkan Bahlil merevisi disertasinya, memperbaiki kualitas metodologis, dan meminta maaf kepada sivitas akademika.
Selain itu, UI juga memberlakukan sanksi pembinaan terhadap promotor, kopromotor, kepala program studi, dan pihak lain yang terlibat dalam pembimbingan disertasi tersebut. Sanksi itu mencakup penundaan kenaikan pangkat dan kewajiban permohonan maaf sebagai bentuk tanggung jawab moral atas proses akademik yang di nilai kurang sesuai standar.
Reaksi Golkar terhadap Putusan UI
Golkar menilai keputusan UI, terutama rekomendasi pembatalan atau pembekuan gelar akademik, memerlukan penjelasan yang lebih jelas dan transparan. Wakil Ketua Umum Golkar menyatakan bahwa polemik ini tidak semata-mata tentang politik, melainkan menyentuh etika akademik dan prinsip keadilan prosedural bagi mahasiswa di institusi pendidikan tinggi.
Partai itu mempertanyakan rasionalitas serta kriteria yang di gunakan UI untuk menilai disertasi seorang pejabat publik yang juga berada di puncak partai politik. Mereka menekankan agar proses akademik di jalankan secara objektif, bebas dari tekanan politik, dan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.
Pernyataan dari Bahlil
Ketika di tanya mengenai keputusan UI tersebut, Bahlil memilih untuk tidak memberikan komentar panjang lebar dan menyatakan akan menghormati proses akademik di kampusnya. Ia menyatakan siap mengikuti ketentuan UI, termasuk melakukan revisi terhadap disertasi jika di perlukan, meskipun tidak berniat membuat ulang keseluruhan karya ilmiahnya.
Dalam beberapa kesempatan berikutnya, Bahlil juga menegaskan bahwa sebagai mahasiswa, ia tunduk pada aturan kampus dan akan melaksanakan semua yang menjadi persyaratan akademik yang di tetapkan UI untuk mempertahankan keabsahan disertasinya.
Dampak dan Implikasi Kasus
Polemik ini menyentuh beberapa isu mendasar di Indonesia: pertama, kepercayaan publik terhadap integritas akademik dalam lingkungan pendidikan tinggi. Kedua, hubungan antara tokoh politik dan institusi akademis yang harus tetap menjaga independensi setiap keputusan ilmiah. Ketiga, dampak politik dari keputusan institusi pendidikan tinggi yang di cermati oleh publik dan partai politik.
Kasus itu memperlihatkan pentingnya kejelasan prosedur akademik, serta penegakan standar etika dalam penulisan disertasi di tingkat doktoral. Lebih jauh lagi, kejadian ini menjadi pembelajaran bagi institusi lain dalam menilai dan menangani karya ilmiah yang menjadi sorotan publik.
Kedua belah pihak, baik UI maupun Golkar, menyatakan akan terus menghormati proses yang berjalan sesuai dengan prinsip akademik dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.