Respon Pramono Terhadap Pemotongan Dana Transfer
Jakarta – Di tengah isu pengurangan dana transfer ke daerah sebesar Rp15 triliun. Sejumlah kepala daerah di ketahui melayangkan protes keras kepada pemerintah pusat. Namun, Berbeda dengan yang lain. Pramono justru menegaskan dirinya tidak termasuk dalam barisan yang mempersoalkan keputusan tersebut.
Ia mengklaimn sebagai kepala daerah yang tak pernah protes, meski kebijakan pemotongan dana transfer berdampak langsung terhadap anggaran pembangunan di wilayahnya. Menurut Pramono, sikap tersebut di ambil demi menjaga stabilitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta memastikan program prioritas tetap berjalan.
“Saya memilih untuk tidak protes. Pemerintah pusat pasti memiliki alasan yang kuat. Tugas kami di daerah adalah menyesuaikan diri dan mencari solusi, bukan menyalahkan,” kata Pramono di sela rapat koordinasi pembangunan daerah, jumat (10/10/2025).
Sikap Bijak di Tengah Polemik Dana Transfer
Pemotongan dana transfer yang di lakukan oleh kementrian keuangan menimbulkan reaksi beragam di kalangan kepala daerah. Beberapa menggangap keputusan itu akan memperlambat realisasi pembangunan dan pelayanan publik. Namun, pramono menilai langkah tersebut merupakan bagian dari penyesuaian fiskal nasional untuk menjaga kesimbangan keuangan negara.
Ia menilai bawha pemeritnah daerah perlu menunjukan kedewasaan dalam menghadapi dinamika kebijakan keuangan. Alih alih mengkritik, pramono justru mendorong inovasi dan efisiensi agar pelayanan masyarakat tetap optimal.
“Kalau dana transfer di potong, bukan berarti kita berhenti bekerja. Kita harus lebih kreatif, mengatur prioritas, dan memperkuat pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.
Baca Juga : KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Terkait Dugaan Penerbitan Sertifikat dan Penerimaan Uang
Fokus pada Efisiensi dan Kemandirian Daerah
Pramono menjelaskan, penggunaan dana transfer seharusnya di jadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terus bergantung apda alokasi dari pusat.
Sebagai contoh, wilayah yang ia pimpin kini gencar mengembangkan sistem digitalisasi pajak daerah. Mendorong investasi UMKM, dan memaksimalkan potensi sektor pariwisata lokal sebagai sumber pendapatan baru.
“Kami tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer. Kami harus mandiri. Dengan sistem digital, PAD kami meningkat hampir 12% tahun ini,” paparnya.
Langkah langkah tersebut mendapat apresuasu dari sejumlah pengamat ekonomi daerah. Mereka menilai gaya kepemimpinan pramono menunjukan arah pembangunan yang berorientasi pada efisiensi, kolaborasi, dan inovasi tanpa bergantung sepenuhnya pada pusat.
Respon Pemerintah Pusat dan Dukungan dari Masyarakat
Kementrian keuangan mengonfirmasi bahwa kebijakan pemotongan dana transfer Rp15 triliun di lakukan untuk menjaga defisit anggaran dan mengalihkan sebagian dana ke sektor strategis seperti ketahanan pangan serta kesehatan masyarakat.
Pihak kementrian juga menyebut kepala daerah seperti pramono sebagai contoh positif yang mampu menjaga harmoni dan profesionalitas dalam situasi sulit.
“Kami mengapresiasi kepala daerah yang tetap fokus pada pelayanan publik meski danan transfer berkurang. Ini bentuk tanggung jawab dan kedewaasaan politik,” ujar salah satu pejabat kemenkeu.
Sementara itu, masyarakat di daerah yang di pimpin pramono mengaku tetap mmerasakan manfaat dari kebijakan pemerintah daerah yang efektif. Program bantuan sosial, pembangunan jalan, hingga layanan digital administrasi tetap berjalan lancar.
“Kami melihat tidak ada penurunan layanan. Pemerintah daerah tetap tanggap dan program kerja terus jalan,” ungkap yudi, warga setempat.
Tetap Teguh di Tengah Kritik
Ketika beberapa kepala daerah menyampaikan keberatan ke meda, pramono justru memilih diam dan bekerja. Ia menilai, terlalu banyak mengeluh hanya akan memperkeruh seuasan dan menghambat kerja sama antar lembaga..
“Kalau semua sibuk berdebat, siapa yang akan melayani rakyat? Saya lebih baik bekerja dan mencari solusi,” tegasnya.
Sikapnya ini mendapat dukungan luas dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat yang menilai pramono sebagai contoh pemimpin yang berintegritas dan adaptif.
Kesimpulan
Pernyataan pramono yang mengklaim sebagai kepala daerah yang tak protes meski dana transfer di potong Rp15 triliun mencerminkan sikap bijak dan dewasa dalam menjalankan pemerintahan. Di tengah gejolak politik dan tekanan fiskal, ia memilih tetap fokus bekerja, mencari solusi, serta memperkuat kemandirian daerah.
Langkah ini mennjadi bukti bahwa kepemimpinan yang tenang dan kolboratif mampu menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.